Analisis hukum Islam terhadap sewa lapak pedagang kaki lima (studi kasus) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kamali, A. Irsyad (2019) Analisis hukum Islam terhadap sewa lapak pedagang kaki lima (studi kasus) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
C72214034 A. Irsyad Kamali.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Sewa lapak Pedagang Kaki Lima (Studi kasus) di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro” merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana praktik Sewa lapak pedagang kaki Lima di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa lapak Pedagang Kaki Lima di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Selanjutnya data disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan atau menguraikan praktik Sewa lapak Pedagang Kaki Lima di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis dengan menggunakan teori ija<rah. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sewa lapak yang ada di pasar lapak Sidobandung, pertama pihak pengelola menyewakan tanah yang secara keseluruhan 2,5x21m2 milik pribadi dan 2,5x33m2 menggunakan tanah milik desa. Pengelola tidak memberitahu dan tidak izin kepada Pemerintah Desa atas penggunaan tanah desa tersebut. Kemudian Penarikan jasa sewa kebersihan dilakukan tanpa adanya perjanjian di awal dengan jumlah penarikan Rp.3000 s/d Rp.5000 tergantung dari ramainya penjualan, yang dilakukan setiap 1 minggu sekali. Kedua, menurut hukum Islam status sewa lapak yang dilakunan di atas tanah milik pribadi Sah, sedangkan sewa lapak yang dilakukan di atas tanah milik Pemerintah Desa tidah Sah, karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat ija<rah yang tidak terpenuhi yaitu objek sewa masih dalam persengketaan antara pemerintah desa dengan pengelola, serta adanya unsur penarikan jasa kebersihan tanpa adanya akad sebelumnya dan pengelola juga tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan jasa kebersihan tersebut. Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak pedagang hendaknya memahami tentang kontrak sewa menyewa, agar para pedagang tidak dirugikan dalam kontrak tersebut. Sedangkan kepada pihak perangkat desa seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam melakukan tindakan baik pengawasan maupun penertiban desa. Dan untuk pihak pengelola hendaknya bisa lebih jujur dalam bermuamalah, harus ada pemberitahuan dan perizinan kepada pihak perangkat desa jika akan menggunakan tanah desa dan diharuskan membayar retribusi kepada perangkat desa terkait penggunaan lahan, agar tidak ada yang dirugikan dalam praktik tersebut.