Tinjauan fiqh siyasah al-Dusturiyyah terhadap dinamika pemberlakuan kembali Garis Besar Haluan Negara di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayati, Dwi Nuril (2019) Tinjauan fiqh siyasah al-Dusturiyyah terhadap dinamika pemberlakuan kembali Garis Besar Haluan Negara di Indonesia. Undergraduate thesis, universitas islam negeri sunan ampel surabaya.

Text Dwi Nuril Hidayati_C95215077.pdf Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah al-Dusturiyyah Terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara di Indonesia”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dinamika pemberlakuan Garis Besar Haluan Negara yang disingkat dengan GBHN di Indonesia dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah al-Dusturiyyah terhadap perdebatan pemberlakuan kembali Garis Besar Haluan Negara. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) serta dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai kewenangan dari adanya penerapan Garis Besar Haluan Negara yang disingkat dengan GBHN. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori Hukum Islam yaitu Siyasah al-Dusturiyyah. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dinamika pemberlakuan Garis Besar Haluan Negara dari orde lama sampai reformasi telah memberikan perubahan ketatanegaraan di Indonesia dari masa kemasa, adanya pemberlakuan GBHN di Indonesia juga memberikan dampak dalam setiap kebijakan pejabat negara maupun pemerintahan yang pada akhirnya akan memberikan impact negatif terhadap ketatanegaraan. Pada saat ini terdapat wacana pemberlakuan kembali Garis Besar Haluan Negara yang menuai aksi pro dan kontra antara pakar Hukum Tata Negara dengan politisi, untuk menyikapi perdebatan tersebut maka Fiqh Siyasah al-Dusturiyyah menjadi tolak ukur apakah Garis Besar Haluan Negara relevan untuk diberlakukan kembali atau tidak, ternyata skripsi penulis memberikan kesimpulan bahwa adanya pemberlakuan Garis Besar Haluan Negara sangatlah tidak relevan atas pertimbangan analisis fiqh siyasah tasyri’iyyah (lembaga legislatif), siyasah idariyyah (lembaga eksekutif) dan siyasah qada’iyyah (lembaga yudhikatif). Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka untuk menerapkan kembali GBHN seharusnya ditiadakan karena tanpa GBHNpun Indonesia sudah mempunyai landasan dalam mengarahkan negaranya, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diturunkn ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Hidayati, Dwi Nuril dwinuril97@gmail.com UNSPECIFIED
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	GBHN; Ketatanegaraan dan Siyasah al-Dusturiyyah
Depositing User:	Hidayati Dwi Nuril
Date Deposited:	19 Feb 2019 04:46
Last Modified:	19 Feb 2019 04:46
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/30582

Actions (login required)

View Item