Analisis Hukum Islam terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang konsep Wali Mujbir

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Lestari, Puji (2011) Analisis Hukum Islam terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang konsep Wali Mujbir. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Puji Lestari_C51207043.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30716

Abstract

Skripsi ini merupakan basil penelitian Pustaka untuk menjawab pertanyaan mayor: bagaimana analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wall Mujbir. Selanjutnya pertanyaan minor yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah: 1) bagaimana konsep wali mujbir menurut Husein Muhammad? 2) bagaimana metode istinbit hukum Husein Muhammad tentang wali mujbir?.Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data dengan teknik dokumenter dan didukung dengan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untulc memahami konsep wali mujbir menurut Husein Muhammad dan metode istinbit yang digunakan dalam konsep tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat memperluas dan memperkaya ilmu fiqh tentang konsep perwalian. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan wali mujbir. Hasil penelitian menyimpulkan, berbeda dengan mayoritas Ulama fiqh, Husein Muhammad berpendapat bahwa Wali mujbir tidak berhak mema.ksa dan menentukan pasangan bagi anak perawannya yang sudah dewasa. Unsur kerelaan dalam pemikahan merupakan suatu hal yang sangat urgen sehingga tidak boleh dinafikan begitu saja. Lebih lanjut lagi, indikasi kerelaan Perawan menurut Husein tidak cukup dengan diam, diperlukan lagi pengetahuan akan psikologis anak perawan tersebut. Apalagi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini yang sudah jauh berbeda dengan beberapa abad silam. Bila masih terjadi praktek pemaksaan sedangkan sang perawan benar-benar menolak maka hal ini sama dengan ilcrah. Konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum. Pendapat Husein di atas tidak terlepas dari Metode istinbit hukum yang digunakan yakni pendekatan maknawi (Subtansit) dan juga kontekstual (Kondisional). Terlihat dari pendapatnya yang menyatakan bahwa kondisi perawan pada masa lalu dan saat ini berbeda, sehingga menuntut hukum yang berbeda pula. Serta pemaknaannya terhadap hadits-hadits tentang izin seorang perawan dan juga janda. Husein menitik beratkan semuanya itu pada mBftlahah yang dikandung hukum tersebut. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran baik bagi wall maupun perawan yang telah dewasa untulc bermusyawarah dalam hal pasangan hidup. Musyawarah sebagai solusi yang akan menjembatani dua kepentingan yang semestinya bisa berjalan beriringan, mengingat bahwa seseorang hidup tidak pemah lepas dari sosialnya. Baik itu masyarakat dalam lingkup kecil yakni keluarga maupun skup yang lebih besar.