Tinjauan fiqih dan undang – undang no. 41 tahun 2004 tentang wafaf terhadap penjualan tanah wakaf tanpa izin pihak yang berwenang; studi kasus di desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fauzan, Ahmad (2011) Tinjauan fiqih dan undang – undang no. 41 tahun 2004 tentang wafaf terhadap penjualan tanah wakaf tanpa izin pihak yang berwenang; studi kasus di desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Fauzan_C31206009.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30724

Abstract

Skripsi ini merupakan basil dari penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Fiqih dan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf Terhadap Penjualan tanah wakaf tanpa izin pihak yang berwenang (Studi Kasus di Desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik)". Penelitian ini dilakukan unt uk menjawab permasalah antara lain: bagaimana proses penjualan tanpa izin pihak yang berwenang oleh nazir. Alasan yang melatar belakangi penjualan tanpa izin pihak yang berwenang. Akibat hukum dari penjualan tanpa izin pihak yang berwenang ditinjau dari Fiqih dan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf di desa duduk sampeyan kecamatan duduk sampeyan Gresik. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode kualitatif diskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik ke dalam sifat khusus dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. dengan mendeskripsikan tentang praktek penjualan tanah wakaf tanpa izin pihak berwenang di desa duduk sampeyan kecamatan duduk sampeyan Gresik dengan tujuan mencari akibat hokum. Berdasarkan analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa proses penjualan tanah wakaf tanpa izin pihak yang berwenang adalah proses penjualan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Mengenai alasan penjualan tanah wakaf tanpa izin pihak yang berwenang karena tanah wakaf sudah tidak berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf yang diakibatkan dari adanya TPQ baru yang dibagun oleh takmir Masjid Al-Ishlah tidak dibenarkan oleh Fiqih dan Undang-Undang karena tugas nazir adalah menjaga harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penjualan tanah wakaf tanpa izin pihak yang berwenang adalah tidak sahnya penjualan tersebut baik menurut Undang-Undang dan Fiqih karena tidak sesuai dengan syarat jual beli dan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Seiring dengan kesimpulan di atas maka kepada ni?ir dan masyarakat pada umumnya, agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang wakaf, agar tidak terjadinya pelangaran dan penyimpangan menurut Fiqih dan Undang-Undang tent ang wakaf.