Pelanggaran kampanye pemilihan kepala daerah dalam perspektif fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Arisandi, Chilvia Dwi (2019) Pelanggaran kampanye pemilihan kepala daerah dalam perspektif fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Chilvia Dwi Arisandi_C95215076.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang pemilukada yang ditinjau dalam perspektif Fiqh Siyasah Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) terhadap pelanggaran kampanye pemilihan kepala daeraah dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-komperatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pelanggaran kampanye pemilihan umum kepala daerah masih seringkali terjadi. Bentuk pelanggaran itu berbentuk money politic atau administrasi lainnya. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran ini terjadi karena tidak adanya pengawasan yang efektif sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dapat ditarik kesimpulan terkait kampanye pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun belum efektif dalam hal pelaksanaannya sebagai bahan kampanye secara adil. Hal ini dikarenakan masih seringnya terjadi pelanggaran terkait kampanye pemilihan umum kepala daerah di berbagai wilayah. Dalam perspektif Fiqh Siyasah hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan dari tim pengawas pemilihan atau tangan kanan dari pembantu pemerintahan tersebut. Aturan ini dijelaskan dalam konsep Fiqh siyasah idāriyah yang didalamnya menganut aturan tentang Wazir Tafwidh atau pembantu khalifah yang diangkat dan diserahi mandat oleh imam untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Pasalnya dalam ketatanegaraan Islam proses pengangkatan seorang wazir harus menggunakan syarat-syarat yang sejalan dengan aturan agama sebab syarat-syarat tersebut dapat mempengaruhi proses dari kinerja seorang wazir dalam menjalankan tugas sebagai pengawas atau tangan kanan dari pemerintah tersebut demi kemaslahatan umat dan keutuhan agama agar terhindar dari pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat dikatakan bahwa belum mencerminkan asas keadilan karena bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing petugas saat pelaksanaan kampanye masih kurang tegas, karena masih saja ditemukan berbagai pelanggaran baik money politic, atau pelanggaran administratif selainnya demi menunjang kemenangan saat pemilihan.