Studi analisis terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin Poligami: pembuktian kurang terpenubinya kebutuhan biologis suami

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nugroho, Arjuna Ari (2011) Studi analisis terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin Poligami: pembuktian kurang terpenubinya kebutuhan biologis suami. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Arjuna Ari Nugroho_C01304122.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30775

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memut uskan perkara permohonan izin poligami dengan adanya alat bukti keterangan ahli karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Kemudian unt uk mengetahui kedudukan dari alat bukti keterangan ahli dalam perkara permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Serta analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami. Data penelitian ini dihimpun dengan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn tentang permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami yang selanjutnya dilakukan proses wawancara terhadap Hakim yang menangani perkara tersebut. Kemudian teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif mengenai perkara izin poligami di Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban mengabulkan permohonan izin poligami karena tingginya libido seksual suami yang merasa kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi, serta perbuatan istri yang menunda ajakan suami unt uk melakukan hubungan seksual dengan alasan capek. Hal tersebut dianggap sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yang mencant umkan salah satu syarat unt uk melakukan poligami bahwa istri tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai seorang istri. Serta pentingnya kedudukan alat bukti keterangan ahli guna memberikan kebenaran yang sesungguhnya dari kondisi Pemohon yang mengalami hyper sex dan kondisi Termohon yang dikeluhkan oleh Pemohon bahwa pemah mengalami pendarahan saat melakukan hubungan seksual dengan Pemohon. Kemudian, perbuatan istri yang membiarkan suami untuk melakukan hubungan dengan wanita lain tanpa adanya ikatan yang sah menurut agama Islam dan Undang-Undang adalah merupakan perbuatan yang menyimpang. Dalam hal ini, meskipun tidak terdapat persetujuan dari istri, namun dengan adanya pemyataan "sakkarepmd' (terserah) sudah bisa dikatakan sebagai perset ujuan dari istri. Sesuai dengan kesimpulan di atas, disarankan kepada Majelis Hakim agar lebih memperhatikan akibat psikologis terhadap istri setelah terjadinya poligami. Serta para suami sebagai pelaku poligami agar tidak menganggap remeh syarat utama dari poligami yaitu adil.