Manajemen strategik dan kajian kebijakan dalam perubahan dari Badan Layanan Umum menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum: studi multi kasus di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Najib, Aan and Ma'arif, Syamsul (2018) Manajemen strategik dan kajian kebijakan dalam perubahan dari Badan Layanan Umum menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum: studi multi kasus di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Other thesis, UIN Sunan Ampel.

Text
Syamsul Ma'arif_Manajemen strategik dan kajian kebijakan dalam perubahan dari Badan Layanan Umum menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.pdf
Download (4MB)

Abstract

Kendala pelayanan publik pada setiap jenjang pendidikan adalah masalah penataan institusi pendidikan. Bank Dunia menjelaskan beberapa kendala dalam pembangunan pendidikan Indonesia. (1) institusi-institusi pemerintah yang mengelola pendidikan sangat rumit dan kurang terkoordinasi, terutama antara Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama; (2) pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sehingga tidak terjadi tanggung jawab ganda; (3) anggaran pendidikan nasional dikelola secara kaku dan terkotak-kotak, baik jenis anggarannya maupun instansi yang menanganinya; (4) pelaksanaan manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif. Pada umumnya Rektor di Perguruan tinggi Indonesia memiliki otonomi yang terbatas dalam mengelola perguruan tinggi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Tiga misi pokok perguruan tinggi menurut Perkins mengacu ketiga aspek pengetahuan , yaitu pemerolehan (acquisition), pemindahan (transmission) dan penerapan (application) 1. Pengetahuan diperoleh melalui proses penelitian, dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus dialihkan dari generasi satu ke generasi berikutnya supaya dapat dipelihara kelangsungan hidupnya survival), disinilah perlunya pendidikan dan pengajaran. Ketiga misi pokok tersebut lebih dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka antisipasi terhadap proses globalisasi dalam bidang pendidikan serta daya saing pendidikan nasional, pemerintah Indonesia mencoba mempersiapkan pendidikan tinggi dalam negeri khususnya perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi yang mampu bersaing di tingkat internasional. Dasar pembentukan badan hukum 4 perguruan tinggi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999. 2. Perguruan tinggi BHMN, yang kemudian dikukuhkan dengan Permendiknas RI No.88tahun2014.Rencana Peralihan PTN badan hukum adalah rencana tentang tahapan, sasaran, langkah, dan jadwal menuju pengelolaan PTN sebagai badan hukum sebagaimana dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 88 tahun 2014, disebutkan syarat-syarat perguruan tinggi badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk: (a). menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu; (b). mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; (c). memenuhi standar minimum kelayakan finansial; (d). menjalankan tanggung jawab sosial; dan (e). berperan dalam pembangunan perekono mian 3.Rumusan Masalah (1)Bagaimana penyelenggaraan Tridharma dan kebijakan di Fakultas tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?(2)Bagaimana tata kelola dan kebijakan di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?(3)Bagaimana Strategi dan kebijakan dalam mewujudkan PTNBH di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode wawancara atau Interview, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian yang ada dianalisis dengan cara mereduksi data yang terkumpul, menyajikan data yang telah diseleksi, selanjutnya memverifikasi atau menyimpulkan hasil penelitian. Untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini sudah sah dan layak untuk dijadikan data dalam sebuah penelitian, maka penulis menggunakan metode trianggulasi dan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang pakar. Diharapkan penelitian ini dapat mendeskripsikan Manajemen strategi dan kebijakan fakultas dalam perubahan dari badan layanan umum menuju perguruan tinggi negeri badan hukum