Pandangan Asatiz PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Latif, Abdul (2010) Pandangan Asatiz PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Abdul Latif_C51206004.pdf
Download (5MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30868

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang diadakan di pesantren PERSIS Bangil. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana metode istinbat hukum PERSIS Bangil? Bagaimana pandangan asatiz PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama? Bagaimana analisis terhadap pandangan asatiz PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui interview dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode istinbat hukum PERSIS Bangil adalah menggali langsung dari al-quran dan hadis dengan menggunakan usul fiqih yang biasa dipakai para ulama. Rumusan usul fiqih yang dipakai banyak terpengaruh usul fiqih imam Syafi'i dan terpengaruhi juga usul fiqih imam Hanafi. Tanggapan asatiz PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama direspons dengan baik, demi kemaslahatan bersama. Akan tetapi, ketentuan tersebut bagi mereka merupakan masalah administratif sehingga tetap menilai sah kalau perceraian terjadi di luar Pengadilan Agama. Mereka berpendapat ketentuan tersebut perlu ditinjau ulang, karena al-qur'an dan hadis tidak mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan. Pengadilan Agama seharusnya bertugas pula mencatat dan menetapkan perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama tetapi yang sudah sah menurut syar'i. Dalam menentukan suatu hukum PERSIS Bangil tetap berpegang terhadap pemahaman tekstual sehingga hukum Islam tidak bersifat fleksibel di setiap jaman. Seandainya perceraian di luar Pengadilan tetap sah, maka kemaslahatan umum kaum muslimin di Indonesia akan terhambat. Padahal perceraian pengadilan lebih sesuai dengan syariat, karena hakim menjadi hakam dalam persengketaan pasangan suami-istri tersebut, dan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai alasan-alasan perceraiannya. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan, pertama, kepada Persatuan Islam Bangil mengkaji permasalahan ini dalam Dewan Hisbah PERSIS sehingga mempunyai pengaruh berskala nasional dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjadikan kepentingan umum (kemaslahatan) menjadi dasar penetapan hukum pula. Kedua, kepada pemerintah untuk lebih intens menyosialisasikan makna perkawinan dan perceraian, demi memperkecil angka perceraian.