Tinjauan hukum Islam terhadap Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Laili, Zumrotul (2011) Tinjauan hukum Islam terhadap Poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Zumrotul Laili_C01206030.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/30890

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi poligami yang terjadi pada masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami tersebut? Guna bisa menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan studi dokumen yang bisa melengkapi untuk dianalisa. Sedang metode analisis data digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami Masyarakat Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah tradisi atau kebiasaan yang sudah lumrah dan bahkan sudah turun temurun sejak tahun 1985, para poligator sebanyak 15 KK dari 25 KK dengan istri dua hingga tiga. Adapun motivasi tradisi poligami yang tetap terjadi hingga saat ini salah satunya adalah karena para pelaku ingin menyamakan status dengan laki-laki lainnya yang punya istri lebih dari satu, hal ini adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi mereka di tengah-tengah masayarat karena dengan mampu beristri lebih dari satu, mereka akan dianggap letaki sejati. Secara tidak langsung kebiasaan ini awalnya adalah karena meniru tetangga dan keluarga yang berpoloigami sehingga untuk generasi muda dengan sendirinya telah terbangun internalisasi harga mati untuk berpoligami. Padahal secara tingkat ekonomi mereka belum memadai untuk membiayai dua istri bahkan lebih, karena pekerjaan mereka mayoritas buruh dan tani. Dari kekurangwajaran itulah maka muncul beberapa dampak terhadap masyarakat umum, termasuk bagaimana mereka bisa adil, seperti apa status anak dari pernikahan sirri itu. Jika ditinjau dari hukum Islam maka tidak dianjurkan berpoligami sebelum benar-benar memahami syaratnya secara syari'at, mampu adil dan harus punya niatan mulia untuk ibadah menolong wanita lain, bukan karena semata-mata nafsu dan ego semata karena ingin memiliki status laki-laki sejati yang bisa memiliki banyak istri. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pihak yang terkait. pertama, bagi yang berpoligami hendaknya menata niat lagi dan memahami betul aturan agama lebih-lebih kesakralan poligami yang bukan hanya sebatas permainan. Kedua, pihak keagamaan terkait (KUA) memberikan arahan dan pelatihan akan pentingnya nikah resmi demi terjaminnya keturuman akan waris dan administrasi pemerintahan. Ketiga, bagi para tokoh agama, masyarakat dan aparat pemerintahan Desa perlunya meningkatkan kajian-kajian khusus ilmu pengetahuan tentang fiqih munakahat.