Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anggraini, Mila (2019) Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mila Anggraini _C95215088.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana persyaratan tentang domisili calon kepala desa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015, serta bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap persyaratan tentang domisili calon kepala desa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015. Dalam penelitian ini data yang dihimpun menggunakan teknik library research dan dokumenter. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertjuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai syarat dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siyasah Dusturiyah dalam lingkup Imam (khalifah). Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan atas judicial review pada ketentuan persyaratan domisili calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf g nyata telah melanggar hak konstitusional dan bertentangan dengan beberapa pasal UUD 1945 yang telah dijamin oleh UUD 1945 diantaranya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2). Akan tetapi, Substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan kedudukan desa yang memiliki asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Sehingga desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan daerah, dimana dalam pilkades tidak perlu untuk membatasi persyaratan tentang domisili terhadap calon kepala desa yang harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu). Sedangkan analisis dalam konteks Siyasah Dusturiyah masuk dalam cangkupan pengangkatan imam (khalifah). Menurut Imam Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sulthaniyyah syarat seorang pemimpin salah satunya harus bernasab dari suku Quraisy, peristiwa pengangkatan Abu Bakar as-Shiddiq sebagai pengganti (khalifah) Nabi Muhammad SAW yang berasal dari suku quraisy, karena mereka telah membawa dan memperjuangkan agama islam di Madinah. Akan tetapi, dalam pengangkatan pemimpin dari suku Quraisy ini hanya terjadi pada zaman al-Khulafa ar-Rasyidin, maka untuk menyesuaikan masyarakat desa dalam pilkades, Kepala Desa harus memiliki inovatif, progresif, dan legitimate yang mampu membangun bersama masyarakat desa dalam pembangunan yang transparansi, akuntabilitas, dan inovasi bagi desa setempat dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sampai melupakan kedua asas yang menjadi keberlakuan UU Desa. selain itu penulis berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera merevisi Undang-Undang Desa sesuai dengan di dalam putusan yang diharapkan masyarakat desa.