Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penyertaan tindak pidana pencurian merica: studi putusan Pengadilan Negeri Andoolo nomor : 27/pid.b/2016/pn.adl

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Umami, Nofi Aminatul (2019) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penyertaan tindak pidana pencurian merica: studi putusan Pengadilan Negeri Andoolo nomor : 27/pid.b/2016/pn.adl. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nofi Aminatul Umami_C93215076.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Merica (Studi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pustaka yang bersumber dari buku. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl dan peraturan perundang-undangan sebagai data primer dan data sekunder yang berupa pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Adl ini dalam memutus sanksi bagi para pelaku tindak pidana pencurian yakni menggunakan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan tidak menyertakan pasal 55 KUHP mengingat terdakwa lebih dari satu orang dan masing-masing terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda. Dalam hal ini juga berawal dari jaksa yang tidak menyertakan pasal 55 KUHP tersebut, sehingga dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusan tidak melihat pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam, pencurian merupakan tindakan mengambil harta seseorang yang bukan haknya sama sekali. Dalam hal ini dapat dihukumi potong tangan jika memenuhi nashabnya. Sesuai dengan putusan nomor : 27/Pid.B/2016/PN.Adl, mengingat terdakwa lebih dari satu orang, maka menurut hukum pidana islam terdakwa I dapat dihukumi potong tangan dikarenakan melakukan jarĩmah secara langsung. Sedangkan terdakwa II dihukumi ta’zĩr mengingat ia melakukan jarĩmah secara tidak langsung. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan pasal-pasal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang sesuai, seperti dalam putusan ini adalah pasal 55 KUHP dan mempertimbangkan asas keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Serta para penegak hukum lainnya terutama jaksa penuntut umum, agar lebih teliti lagi dalam mendakwa seseorang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu permasalahan.