Analisis hukum Islam terhadap implementasi surat edaran Dirjen BIMAS Islam DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin di KUA Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Chamdi, Moch. Charis (2010) Analisis hukum Islam terhadap implementasi surat edaran Dirjen BIMAS Islam DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin di KUA Sidoarjo. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
C01303111_Moch. Charis Chamdi.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31781

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni peneliti berusaha menjelaskan fakta di lapangan secara sistematis. Dengan harapan dapat menjawab pertanyaan: Bagaimanakah implementasi SE Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.O 111997/2009 tentang Suscatin di KUA Sidoarjo? Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap implementasi SE. Dirjen Bimas Islam DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin di KUA Sidoarjo?.Data penelitian dihimpun melalui wawancara dengan Kepala KUA di Sidoarjo Kee. Waru, Gedangan, Buduran dan Sidoarjo, selanjutnya dianalisis dengan metode verifikatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Implementasi SE Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin di KUA Sidoarjo pada Kee. Waru, Gedangan, Buduran dan sidoarjo disambut dengan baik oleh KUA Sidoarjo, dan menganggap bahwa dengan adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI ini, memiliki tujuan yang baik dan benar yakni demi meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat di masyarakat kita sehingga tidak ada alasan untuk tidak merealisasikannya. Kedua, Islam merupakan agama Rahmatan lil 'alamin, dan islam sendiri juga membenci suatu perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat dipastikan bahwa munculnya SE. Dirjen Bimas Islam DJ.II/PW.01/1997/2009 itu tidak menjadi persoalan dalam Islam karena sejauh penulis ketahui kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, demi terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena dengan mengetahui hak-hak dan kewajiban suami istri dengan baik dan benar akan dapat lebih memahami antar mempelai, sehingga perselisihan yang berujung pada perceraian dapat dihindari. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi Kementrian Agama RI agar lebih intens lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat muslim melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam, kemudian dilanjutkan kepada kepala bidang (Kabid) Urusan Agama Islam Kanwil Jatim kemudian dilanjutkan ke wilayah kabupaten yang diedarkan ke KUA wilayah Kecamatan, khususnya yang terkait dengan persyaratan dalam perkawinan yakni tentang Kursus Calon Pengantin, sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi dan akhimya kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik.