Analisis hukum Islam dan PBI no. 13/ 23/ PBI/ 2011 terhadap implementasi Mitigasi risiko bagi hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta perjanjian fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Madinah, FinaMawadatul (2019) Analisis hukum Islam dan PBI no. 13/ 23/ PBI/ 2011 terhadap implementasi Mitigasi risiko bagi hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta perjanjian fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fina Mawadatul Madinah_C92215105.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan PBI No. 13/23/PBI/2011 terhadap Implementasi Mitigasi Risiko bagi Hak Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Akta Perjanjian Fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru, Sidoarjo” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi mitigasi risiko bagi hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta perjanjian fidusia di UJKS Jabal Rahmah serta bagaimana analisis hukum Islam dan PBI No. 13/23/PBI/2011 terhadap Implementasi Mitigasi Risiko bagi Hak Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Akta Perjanjian Fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru, Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif analitis. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola pikir induktif. Kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam dan PBI No. 13/23/PBI/2011. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi mitigasi risiko yang diterapkan di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo terkait dengan tidak didaftarkannya akta perjanjian fidusia di kantor pendaftaran fidusia diantaranya melakukan survey dan analisa terhadap nasabah sebelum mencairkan dana pembiayaan yang diajukan, selain itu, pihak UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo juga memperbolehkan nasabah untuk menjual sendiri agunannya namun tetap didampingi pihak UJKS, ketika mereka tidak sanggup membayar kewajibannya dan pihak UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo membuat surat kuasa jual bermeterai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Adapun analisis hukum Islam terhadap implementasi mitigasi risiko terhadap hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta perjanjian fidusia dinilai kurang sesuai dengan ketentuan pada rahn tasji>ly> yang mengharuskan pemanfaatan barang oleh ra>hin harus dalam batas kewajaran. Sedangkan analisis menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 UJKS Jabal Rahmah belum menerapkan standar manajemen risiko sesuai regulasi tersebut. Meskipun standar itu diperuntukkan untuk perbankan dan tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk menggunakannya namun standar itu juga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai sesama lembaga keuangan, termasuk koperasi, karena Dinas Koperasi belum mengatur lebih lanjut terkait mitigasi risiko di lingkup koperasi. Dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan di koperasi syariah hendaknya sesuai dengan aturan di dalam fikih muamalah, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Diharapkan kepada pihak UJKS Jabal Rahmah untuk ikut berpedoman pada PBI No 13/23/PBI/2011 untuk standar manajemen risiko, selama belum ada aturan terkait manajemen risiko dari Dinas Koperasi.