Parate Eksekusi atas jaminan Fidusia di UJKS Jabal Rahmah perspektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN No.68 DSN-MUI/III/2008

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khotimah, Khusnul (2019) Parate Eksekusi atas jaminan Fidusia di UJKS Jabal Rahmah perspektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN No.68 DSN-MUI/III/2008. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khusnul Khotimah_C92215112.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia di UJKS Jabal Rahmah Perspektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN No.68 DSN-MUI/III/2008 adalah untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah? Dan bagaimana pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN No. 68 DSN-MUI/III/2008? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deduktif yang data penelitiannya dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak UJKS yaitu manager, kepala operasional dan nasabah yang barang jaminannya telah dieksekusi. Selanjutnya data yang berhasil dihimpun, dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: pelaksanaan parate eksekusi dilakukan terhadap barang jaminan milik anggota tang dilakukan dalam beberapa tahap meliputi pemberian somasi, pemberian tenggang waktu 1 bulan, pendekatan kekeluargaan hingga pengambilan barang jaminan secara paksa. Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah dalam perspektif Fatwa DSN No.68 DSN-MUI/III/2008 telah sesuai dengan ketentuan sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 parate eksekusi yang selama ini dilakukan belum memenuhi ketentuan karena dilakukan tanpa pendaftaran sehingga menghilangkan kewenangan yang diberikan undang-undang, dan dalam praktiknya selama ini pihak UJKS hanya melakukan eksekusi didasarkan pada perjanjian di bawah tangan. Hendaknya pihak UJKS Jabal Rahmah dalam pengikatan perjanjian juga melakukan pendaftaran untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan perlunya pengawasan yang lebih menyeluruh oleh lembaga pengawas koperasi terkait dengan kewenangan parate eksekusi.