Analisis maslahah terhadap akibat hukum perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 menjadi Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ummah, Lia Nurwakhidatul (2019) Analisis maslahah terhadap akibat hukum perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 menjadi Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lia Nurwakhidatul Ummah_C91215136.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Maslahah Terhadap Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018” ini merupakan hasil penelitian pustaka (library research) untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana analisis perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018. Dan bagaimana analisis maslahah terhadap akibat hukum perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan tehnik studi dokumen. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis menggunakan teori maslahah. Adapun metodenya adalah tehnik analisis deskriptif, peneliti memaparkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No.19 Tahun 2018, kemudian data yang diperoleh tersebut dikaitkan dengan menggunakan metode analisis maslahah.Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut : 1) Adapun perubahan yang terjadi dalam PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No. 19 Tahun 2018 meliputi segi waktu pembuatan perjanjian perkawinan yakni selama perkawinan dilansungkan, segi bentuk perjanjian perkawinan yakni dalam bentuk akta notaris, segi pencatatan perjanjian perkawinan yakni setelah mendapatkan akta notaris maka harus dicatatkan di KUA pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan, dan dari segi persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 lampiran I. 2) Pertama, dari segi berubah atau tidaknya maslahah termasuk dalam maslahah Al-Mutaghayyirah karena kemaslahatan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA terdahulu telah berubah dengan seiringnya masalah baru yang bermunculan. Kedua, dari segi kandungan termasuk dalam maslahah al-‘ammah karena perubahan ketentuan perjanjian perkawinan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pasangan suami istri. Ketiga, dari segi kekuatannya sebagai hujjah, tergolong dalam maslahah hajiyah pada pokok hifdz an-nafs (memelihara jiwa) dan hifdz al-mal (memelihara harta), karena perubahan tersebut membawa akibat hukum baru, dimana hak-hak suami istri dalam pernikahan lebih terjamin. Keempat, dari segi maksud usaha mencari dan menetapkan hukum yakni maslahah mursalah karena pembentukan hukum itu dimaksudkan tiada lain untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat yang telah menikah.