Pembagian hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam: analisis terhadap putusan nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda di pengadilan agama Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sulkhah, Ani (2011) Pembagian hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam: analisis terhadap putusan nomor 0129/Pdt.G/2010/Pa.Sda di pengadilan agama Sidoarjo. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ani Sulkah_C01207015.pdf
Download (8MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31891

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian dokumentasi mengenai Pembagian Hak Asuh Anak dalam Persperktif Hukum Islam (analisis terhadap putusan nomor 0129/Pdt .G/2010/Pa .Sda di PA SDA). Adapun tujuan penelitian ini adalah dalam rangka menjawab pertanyaan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan mengenai pembagian hak asuh anak relevansinya dengan KHI pasal 156 dan analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor 0129/Pdt .G/201O/Pa.Sda. Adapun untuk menjawab beberapa pertanyaan dan permasalahan yang muncul pada kasus ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara atau interview dan dokumentasi. Dokumentasi berupa putusan PA Sidoarjo dan telaah pustaka. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan mengumpulkan data/ dalil-dalil/ teori-teori yang bersifat umum tentang masalah yang berkaitan dengan pembahasan ini yakni hak asuh anak dan kewajiban sebagai orang tua kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim PA Sidoarjo telah memutuskan mengenai hak asuh anak yang diperebutkan antara suami istri yang sedang mengalami perceraian, dan diputuskan bahwa anak yang pertama berumur 11 tahun hak asuhnya diberikan kepada ayahnya, anak yang kedua berumur 8 tahun hak asuhnya diberikan kepada ibunya dan anak yang ketiga berumur 5 tahun , hak asuhnya tetap berada di lingkungan dimana selama ini dia dibesarkan dan dirawat oleh budenya . Hal tersebut demi mental anak karena sudah terbiasa dengan lingkungannya dan telah bersekolah ditempat anak tersebut dibesarkan, berdasarkan KHI dan didukung oleh fiqih serta bukti lainnya. Alasan dan dasar dalam perkara hak asuh anak tersebut sangat mendasar dan patut dijadikan dasar hukum para hakim dalam memutuskan kepada siapa hak asuh anak tersebut diberikan setelah terjadi perceraian dengan melihat umur dan keadaan anak tersebut , bukan karena Penggugat atau Tergugat dalam arti di sini suami istri, namun semata-mata karena kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan Agamanya. Seyogyanya setiap perkara seperti ini semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya sehingga kepentingan anak terpenuhi dengan baik. Maka dari itu penulis akan membahas lebih jauh masalah hak asuh anak ini dalam bab berikutnya.