Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan Umum: studi putusan DKPP nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saurrohmah, Dewi Ani (2019) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan Umum: studi putusan DKPP nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dewi Ani Saurrohmah_C95215049.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-1/ 2012)” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, pertama menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewenanangan DKPP dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik pemilihan umum dalam Putusam DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012. Kedua, Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-I/ 2012. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualititatif, dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan tekhnik dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan. Analisis yang digunakan dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu cara dengan menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas untuk menjaga kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun, faktanya DKPP mengelurkan putusan di luar batas kewenanangannya, seperti dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012, putusan DKPP ini dianggap melampaui batas kewenangannya karena memerintahkan KPU untuk mengikusertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dalam verifikasi faktual. Perintah untuk mengikutsertakan ini sebagai bentuk intervensi DKPP terhadap tahapan pemilu, dalam hal ini DKPP tidak memiliki hak untuk ikut serta masuk dalam ranah ini. Sedangkan dalam konteks fiqh siyasah kewenangan DKPP ini hampir sama dengan wila>yat al- hisbah, kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral perseorangan, perbedaannya adalah ruang lingkup kewenangan wilayat al-hisbah yang lebih luas. Sejalan dengan hasil penelitian skripsi ini, sebaiknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali ke khittahnya sebagai instiusi peradilan etik Pemilu yang menjaga kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga untuk kedepannya DKPP tidak lagi mengeluarkan putusan yang melampaui batas kewenananganya. DKPP sebaiknya cukuplah berhenti pada ranah menjatuhkan sanksi bagi komisioner penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik.