Analisis Fiqh Siyasah terhadap Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yusron, Mochammad Masyhari (2019) Analisis Fiqh Siyasah terhadap Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mochammad Masyhari Yusron_C95215058.pdf
Download (7MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme” untuk menjawab bagaimana eksistensi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme? dan bagaimana analisis fiqh siyāsah terhadap TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Idelogi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme? Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menjabarkan data tentang larangan ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme dalam sistem perundang-undangan negara, kemudian data tersebut dianalisis melalui perspektif siyasah dusturiyah dan hukum positif dengan meletakkan konsep aturan siyasah dusturiyah sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai analisis larangan Idelogi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme menurut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum hingga saat ini, dan ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme dengan tegas dilarang di Indonesia, hal ini karena adanya TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia melalui munculnya UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah mencabut UU Nomor 10 Tahun 2004 agar dikembalikannya Tap MPRS menjadi bagian dari hierarki perundang-undangan di indonesia. Menurut pandangan fiqh siyāsah, terjadi kesesuaian antara TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dengan konsep-konsep utama kajian siyasah dusturiyah, yaitu konstitusi, legislasi, ummah, dan shura yang mengedepankan kemaslahatan ummat, bangsa, dan negara. Sebagaimana kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan tidak perlu ada lagi upaya-upaya hukum untuk mengubah TAP MPRS tersebut, dan dari lembaga-lembaga tinggi negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melakukan berbagai tindakan preventif agar masyarakat tidak terpengaruh dengan mudah.