Studi komparasi hukum positif dan hukum Islam tentang status Anak Zina dalam hak warisan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rosyadi, Akmal (2017) Studi komparasi hukum positif dan hukum Islam tentang status Anak Zina dalam hak warisan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Undergraduate thesis, universitas sunan ampel surabaya.

Text
Akmal Rosyadi_C01213014.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010, mimiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan anak zina pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010?, (2) Bagaimana status anak zina dalam hak warisan Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010 dalam hukum positif dan hukum Islam?. Teknik pengumpulan data menggunakan metode bibliographic research (kajian pustaka), dengan analisis metode komparatif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dan sebagainya, untuk dijadikan referensi dalam penulsan skripsi ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) kedudukan anak zina pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tetap tidak bisa di nasabkan dengan ayah biologisnya dan hanya akan mendapat waris dari ibu dan keluarga ibunya saja. (2) Persamaan anak zina baik dalam hukum positif maupun hukum Islam hanya dapat mewarisi dari ibunya saja, Sedangkan perbedaanya adalah dalam hukum positif masih mendapatkan setidaknya nafkah seperluya dari sang ayah biologisnya, sedangkan dalam hukum Islam anak zina han mendapatkan nafkah seperluya dari sang ayah biologisnyaa akan mendapatkan waris dari ibunya saja. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemerintah sebagai pemimpin negara hendaknya mampu melihat dan menjamin kesejahteraan setiap masyarakatnya, yang dalam kaitan ini adalah anak zina, dengan cara memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum tentang kepastian hak serta status yang dimiliki oleh anak zina.