Konstruksi Sistem Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi pada Pemilihan Rais ʹAam Nahdlatul Ulama dalam Kajian Fiqh Siyasah: studi kasus Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ubaidillah, M. Hasan (2018) Konstruksi Sistem Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi pada Pemilihan Rais ʹAam Nahdlatul Ulama dalam Kajian Fiqh Siyasah: studi kasus Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M.Hasan Ubaidillah_F08312011.pdf
Download (3MB)

Abstract

Disertasi yang berjudul “Konstruksi Sistem Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi pada Pemilihan Rais ʹAam Nahdlatul Ulama dalam Kajian Fiqih Siyasah (Studi Kasus Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang)” merupakan kajian dan penelitian untuk menjawab masalah yang terumuskan sebagai berikut: (1). Bagaimana latar belakang diberlakukanya sistem Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi dalam pemilihan Rais ʹAam pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama? (2). Bagaimana konsep Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi yang diterapkan sebagai sistem pemilihan Rais ʹAam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama?(3). Bagaimana implementasi sistem Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi dalam pemilihan Rais ʹAam padaMuktamar ke 33 Nahdlatul Ulama? Disertasi ini menggunakan pendekatan Fiqih Siyasah dengan metode deskriptif analitik melalui studi kasus. Data yang dihimpun adalah informasi dan dokumen yang terkait dengan sistem Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi yang diimplementasikan dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama baik yang bersumber dari informan maupun notulensi hasil Muktamar yang tertuang dalam keputusan resmi yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan Fiqih Siyasah. Hasil dari penelitian ini dapat disampaikanbahwa latar belakang diberlakukannya sistem Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi pada pemililan Rais ʹAam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul tidak dapat dipisahkan dari tuntutan situasi yang memungkinkan atau bahkan mengharuskan sistem tersebut diberlakukan karena terjadinya pergeseran tata nilai dalam tubuh Jamiyah Nahdlatul Ulama yang tereduksi oleh kepentingan pragmatis. Akibatnya suksesi kepemimpinan yang dilakukan Nahdlatul Ulama berada dalam kekhawatiran yang besar sertadipandang tidak selaras dengan syariat agama dan tata nilai yang selama ini dipegang teguh serta dijunjung tinggi. Konsep Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ʹAam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama merupakan modifikasi dari konsep Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi dalam kajian Fiqih Siyasah. Nahdlatul Ulama mengadopsi dan menggeser Konsep Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi dari sistem politik formal kenegaraan ke dalam sistem politik non formal kemasyarakatan. Sedangkan implementasi sistem Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi yang diterapkapkan dalam pemilihan Rais ʹAam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama mengacu kepada rumusan konsep yang telah difinalisasi dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke 3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta serta mendapat legitimasi dari titah Rais Aam yang meminta persoalan perbedaan pendapat seputar Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi diselesaikan dalam musyawarah khusus Rais Syuriah yang menghasilkan keputusan memberlakukan sistem Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi.