Analisis hukum Islam terhadap praktck Jasa Pcnggilingan Padi: studi kasus di Dcsa Prasung Kccamataa Buduran Kabupatcn Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ma'rufah, Ma'rufah (2011) Analisis hukum Islam terhadap praktck Jasa Pcnggilingan Padi: studi kasus di Dcsa Prasung Kccamataa Buduran Kabupatcn Sidoarjo. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ma'rufah_C02206142.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31997

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: bagaimana praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo? Data penelitian ini di peroleh dari petani dan pemilik penggiling padi Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menjadi subyek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, interview, dan studi dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu menggambarkan atau menjelaskan dan menilai data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktek jasa penggilingan padi kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan metode deduktif. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa dalam praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan menggunakan akad upah (ujrah), pembayaran upah penggiling padi dilakukan setelah melakukakan pekerjaan yang berlangsung, namun dalam prakteknya ada pengambilan manfaat dari pekerjaannya yang memungkinkan adanya ketidakrelaan petani. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Bahkan dalam praktek jasa penggilingan padi boleh dilakukan dengan pengambilan upah ongkos jasa penggilingan dan tepung. Karena menjadi adat kebiasaan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, sehingga dalam hukum Islam diperbolehkan karena dalam praktek tersebut tidak keluar dari syarat-syarat dan rukun ujrah dalam Islam. Sejalan dengan kesimpulan diatas, dapat penulis sarankan antara pemilik padi dan penggiling padi harusnya memenuhi kesepakatan yang telah disepakati agar tidak terjadi ketidak ikhlasan kepada salah satu pihak yang dirugikan. Selain itu diharapkan bagi masyarakat desa Prasung khususnya yang melakukan praktek jasa penggilingan padi agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang upah menurut hukum Islam, terutama rukun dan syarat-syaratnya sehingga praktek jasa penggilingan tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan syara'.