Pembayaran Zakat dan Pajak bagi pegawai di UJKS Al Hambra Ketintang Surabaya: pespektif hukum Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khotimah, Khusnul (2011) Pembayaran Zakat dan Pajak bagi pegawai di UJKS Al Hambra Ketintang Surabaya: pespektif hukum Islam. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khusnul Khotimah_C02206057.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32008

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Pcnclitian ini bcrtujuan untuk mcnjawab dua pcrtanyaan. Yaitu Bagaimana mekanisme dan syarat-syarat pembayaran zakat dan pajak pada gaji pegawai di UJKS Al-Hambra? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme dan syarat-syarat pembayaran zakat dan pajak pada gaji pegawai di UJKS AlHambra? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode pembabasan yang menggunakan beberapa literatur, observasi, interview dan telaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisa dengan menggunakan pola pikir nduktif, mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UJKS al Hambra dalam melakukan pemotongan zakat dan pajak kurang sesuai dengan peraturan zakat, dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hal nisab dan haul serta tejadi pemotongan zakat dan pajak yang bersamaan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, mekanisme dan syarat-syarat pemotongan zakat dan pajak yang dilakukan oleh UJKS Al Hambra sebenarnya sudah mengikuti peraturan yang telah ditentukan yaitu mengacu pada UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat disini memakai pedoman emas dan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Karena UJKS Al Hambra tidak memiliki syarat khusus untuk pemotongan zakat dan pajak bagi pegawainya. Dalam perspektif hukum Islam, pemotongan zakat dapat dikatakan tidak selaras dengan ketentuan zakat emas karena terjadi ketidak konsistenan dalam nisab. Sedangkan praktek pemotongan zakat dan pajak tidak selaras dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat pasal 14 ayat 3 karena disini terjadi pemotongan secara bersamaan dan hal tersebut menimbulkan pemotongan ganda dan dirasa memberatkan para karyawan.