Analisis hukum Islam terhadap Penentuan Nasab dalam Masyarakat Samin di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jauhari, Zainul Lutfi (2011) Analisis hukum Islam terhadap Penentuan Nasab dalam Masyarakat Samin di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Zainul Lutfi Jauhari_C01206062.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32042

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana bentuk perkawinan dan pola penentuan nasab dalam masyarakat Samin, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pola penentuan nasab dalam masyarakat Samin? Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data yang dihimpun melalui observasi, wawancara, dan kajian teks selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penentuan wilayah penelitian ini menggunakan model purposive sampling, yaitu sampel yang bertujuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perkawinan dalam masyarakat Samin meliputi nyumuk, ngendek, nyuwito, dan paseksen. Prinsip perkawinan masyarakat Samin Kudus meliputi: pantangan kawin dengan orang nonSamin dan yang berhak mengawinkan anak-anak orang Samin adalah bapak-ibu mereka sendiri, tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh negara. Penentuan nasab anak dalam masyarakat Samin menganut garis keturunan sang ayah, karena orang laki-laki berkewajiban memberi keturunan kepada perempuan, dan anak yang dilahirkan dari orang perempuan adalah berasal dari benih orang laki-laki. Menurut analisis hukum Islam bahwa, bentuk perkawinan masyarakat Samin tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat nikah dan bentuk perkawinan yang berbeda, sehingga status anak yang dilahirkan dari perkawinan masyarakat Samin tidak sah. Anak angkat dalam masyarakat Samin posisinya disamakan dengan anak kandung yang mengakibatkan pindahnya nasab anak angkat dari orang tua kandungnya kepada ayah angkatnya, dalam hukum Islam pengangkatan anak seperti ini dilarang keras karena menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya mengakibatkan perpindahan hak asuh anak dari ayah kandungnya kepada ayah angkatnya, dan nasab anak tetap pada ayah kandungnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan kepada pembaca hendaknya dapat lebih memahami perbedaan aturan antara hukum adat yang diaunut masyarakat Samin dengan hukum Islam. Dengan lebih memahami perbedaan ini tentunya dapat berfikir positif tentang perbedaan hukum tersebut. Selain untuk pijakan berfikir positif, hendaknya dapat meneladani hukum masing-masing untuk dasar pijakan hidup lebih baik.