Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat dalam Buku Registrer KUA: studi penetapan No. 178/Pdt/2008/PA.Sby

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kulsum, Umy (2010) Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat dalam Buku Registrer KUA: studi penetapan No. 178/Pdt/2008/PA.Sby. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Umy Kulsum_C01206116.pdf
Download (8MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil dari studi lapangan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA Studi Penetapan No:178/Pdt.P/2008/PA.Sby. Skripsi ini menjawab rumusan masalah yaitu : Bagaimana deskripsi isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA. Apa dasar hukurn hakim dalam menolak perkara isbat nikal1 karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengunakan metode deskriptif anaJisis yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau data dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Surabaya berserta penjel asan menurut hukum Islam . Karena skripsi ini merupakan panelitian lapangan , maka mengun akan teknik pengumpulan data dokumen dan wawancara.Hasil Penelitian rnenyimpulkan bahwa pemohon mengajukan isbat nikah dalam rangka pengesaham perkawinan , pemohon sudah pernah memiliki akta nikah namun setelah di eek di KUA ternyata akta nikah pemohon tidak tercatat dalam buku register KUA dasar hukum hakim menolak isbat nikah pemohon karena tidak ada penujukan wali hakim dalam akta nikah tersebut dan sebagai Kepala KUA juga tidak pemah menikahkan atau menunjuk pejabat lain untuk menikahkan , pemohon ml!nikah rnenggunakan wali yang mengaku-ngaku wali hakim yaitu muhakam (kya i) yang diangkat sendiri tanpa ada Laukil wali, sehingga pernikahan antara keduanya dianggap tidak sah atau batal. Menurut analisis hukum Islam, ini sesuai dengan pendapat Imam syafi 'I yang mengan ggap wa li adalah salah satu syarat untuk sahnya perni kaha n dan pendapat Imam Tirmizi yang menyatakan wanita yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya maka nikahnya itu batal. Penetapan hakim sudah benar, maka hak yang dipersengketakan itu tetap tidak halal. Agar pernikahannya sah maka pihak yang berperkara dalam hal ini harus melaksanakan pemikahan ulang, memenuhi rukun dan syarat pemikahan di samping itu harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang akan melangsungkan pemikahan agar berhati-hati jangan rnenyalahi aturan yang sudah dibuat olen Agama dan Negara karena ini menyangkut sah tidaknya sebuah perkawinan .