This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Agustiorini, Didin (2015) ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI PIDANA HACKER MILIK PT TELKOMSEL DALAM UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR : 133 / Pid.B / 2012 / PN. Pwk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (566kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (303kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (891kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (433kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (654kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (666kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (537kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (207kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (366kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: 1. bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri purwokerto terhadap putusan nomor: 133/pid.b/2012/pn.pwk tentang sanksi pidana dalam uu no 11 tahun 2008 tentang ite milik pt telkomsel? 2. bagaimana analisis fiqh jinayah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap putusan nomor: 133/pid.b/2012/pn.pwk tentang sanksi pidana hacker milik pt telkomsel?.
Data penelitian dihimpun melalui pencarian dan pengumpulan data melalui perpustakaan (library research) yang dianalisis dengan menggunakan metode normatif. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tentang sanksi pidana Hacker. Pola pikir yang digunakan adalah deduktif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini digunakan pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi pidana dalam Pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 30 ayat (1) (2) (3) jo pasal 32 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1)b uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp karena mengandung unsur hacking. Bentuk hukumannya adalah pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam fiqh jinayah, hukuman yang termasuk dalam jarimah ini adalah jarimah ta’zir yaitu hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan al-habsu (penjara).
Dari kajian di atas penulis merekomendasikan agar undang-undang informasi dan transaksi elektronik ditegakkan dengan tepat. Para penegak hukum harus menerapkan hukuman sesuai dengan peraturan dalam undang-undang. Kurangnya pemahaman pengadilan dalam memahami persoalan hacking mengakibatkan putusan-putusan yang dihasilkan menjadi tidak tegas dalam menindak pelaku hacker. Sehingga terdapat banyak putusan yang penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Titik Triwulan Tutik | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Fikih > Fikih Jinayah Hukum > Hukum Pidana Islam |
||||||
| Keywords: | Fiqh Jinayah; Pidana Islam | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Editor : Rini Wahyuningsih------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 13 Jan 2016 03:27 | ||||||
| Last Modified: | 13 Jan 2016 03:27 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/3209 |
Actions (login required)
 |
View Item |
