Tinjauan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sidang Pembuktian Kasus Perceraian karena Perselingkuhan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mustofa, Latif (2011) Tinjauan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sidang Pembuktian Kasus Perceraian karena Perselingkuhan. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Latif Mustofa_C51207024.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sidang Pembuktian Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan" ini adalah basil penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama. Kemudian apa dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam pandangannya. Pandangan dan dasar hukumnya itu kemudian ditinjau dari sudut pandang hukum acara perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum lapangan yang dianalisis secara kualitatif dengan melakukan pendekatan hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan basil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang pembuktian. Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk menggambarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam hal keabsahan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian kasus perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama, terpecah menjadi dua pendapat. Pandangan pertama adalah yang menerima kehadiran alat bukti elektronik dalam hukum acara peradilan agama. Kedudukan alat buk:ti elektronik adalah seperti buk:ti permulaan tulisan dan akan menjadi bukti sah jika telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai yang telah ditentukan oleh undang undang. Pandangan kedua yang menolak kehadiran alat buk:ti elek:tronik dalam sidang pembuktian karena perselingkuhan di pengadilan agama. Pendapat pandangan kedua ini mendasarkan pada pasal 164 HIR yang bersifat limitatif. Alat buk:ti elek:tronik yang diajukan bisa dijadikan premis untuk menarik kongklusi pecahnya rumah tangga oleh hakim. Karena itu, pembuat undang-undang segera merumuskan dan mengesahkan peraturan pelaksana yang jelas dan tegas dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE agar penggunaan alat bukti elek:tronik tak lagi menjadi dilematis dan menimbulkan polemik di lingkungan peradilan agama.