Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di PT BPR Syari'ah Lantabur Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nasrulloh, Yazid (2011) Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di PT BPR Syari'ah Lantabur Jombang. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yazid Nasrulloh_C02206147.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32266

Abstract

Skripsi ini merupakan basil penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syari'ah Lantabur Jombang", penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPR Syari'ah Lantabur? Kontroversi mengenai pelaksanaan penererapan denda (Ta'widh) pada pembiayaan bermasalah tersebut seolah menjadi hal yang tidak pernah habis untuk dibahas.Dalam era modern ini persoalan penerapan denda begitu sering dipertanyakan seiring semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan seperti bank, koperasi, BPR dan BMT serta lembaga keuangan lainnya yang menjanjikan bentuk kerjasama yang lebih mudah, halal danterpercaya. Dalam skripsi ini penyusun melakukan penelitian lapangan dengan populasi dan sampelnya adalah pihak PT. BPR Syariah Lantabur Jombang dan anggota umum yang memanfaatkan pembiayaan di PT. BPR Syariah Lantabur Jombang memberlakukan ta ,widh (denda) hanya untuk nasabah yang melalaikan kewajibannya karena ia dengan sengaja tidak mau membayar hutangnya padahal ia mampu. Besarnya denda adalah Rp. 500 / l.000.000 (per hari)., maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yaitu PT. BPR Syariah Lantabur Jombang dan anggotanya dalam hal pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan denda tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan teori darurat dan maslabab mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penerapan denda tersebut. Sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi umat. Berdasarkan metode yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut, maka terjawab kesimpulan bahwa hukum Islam memberi kewenangan melaksanakan penerapan denda selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah ditentukan hukum Islam. Bahwasanya penerapan denda harus didasarkan pada prinsip, yaitu adanya kesepakatan dan tidak memberatkan bagi anggotanya. Hal itu diperkuat dengan teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu pihak PT. BPR Syari'ah Lantabur Jombang dalam Hal ini memberi kelonggaran dalam menangani pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha, sedangkan sanksi denda atas pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa MUI dapat/boleh dilakukan oleh pihak PT. BPR Syariah Lantabur Jombang yaitu bagi orang yang mampu tetapi menunda nunda pembayaran. Begitu juga dalam menggunakan dana basil denda lebih diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan akadnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Lantabur Jombang bagi nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaranya sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam akan tetapi bagi nasabah yang tidak mampu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.