Analisis Fiqh dan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abidin, Ali Zainal (2011) Analisis Fiqh dan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ali Zainal Abidin_C02205050.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32292

Abstract

Skripsi ini adalah hasil studi lapangan di Surabaya tentang "Analisis Fiqh dan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pertokoan Ampel Surabaya" untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana kebaradaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya? Bagaimana Analisis Fiqh dan Perda Nomor 17 Tahun 2003 terhadap keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya. Data penelitian ini diperoleh langsung dari. pedagang kaki lima di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya, serta pemilik toko, warga dan konsumen disana. Teknik analisis data menggunakan Deskriptif-Kualitatif dengan pola pikir Deduktif. Yaitu dengan memberikan gambaran tentang keadaan area penelitian, yang kemudian dinilai kesesuainnya dengan Perda Surabaya dan Fiqh.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Pertama, seluruh PKL yang berada di kawasan Pertokoan Ampel Surabaya tidak memiliki tanda daftar usaha, namun diantara mereka ada yang memiliki ijin dari pihak pemilik toko ataupun warga sekitar, namun tak sedikitpun yang tidak memiliki ijin tersebut dalam artian menggosob tanah tersebut dan juga alat peraga PKL yang berupa bangunan semi permananen Kedua, Sehubungan dengan keberadaan mereka yang tidak memiliki tanda daftar usaha dan bangunan yang semi peramanen, dalam pasal 4 dan 5 Perda Kota Surabaya Tahun 2003, dan apabila mereka dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 10 dan 11 mereka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan dan at au pembongkaran sarana usaha, serta dapat dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-bnyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun dengan kekerasan ataupun ancaman yang mereka lakukan dapat diancam dengan pidana penjara 5-9 tahun sesuai dengan pasal 362 dan 368 KUHP. Adapun dengan keberadaan PKL di sekitar halaman rumah maupun toko tanpa seizin yang berhak, maka dalam Fiqh itu dianggap sebagai gosoh yaitu mengambil hak orang dengan paksa, maka selain penggosoh tersebut berdosa, ia juga wajib mengembalikan apapun yang ia gosoh dan wajib mengganti bila terjadi kerusakan pada barang yang digosoh tersebut. Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan para pedagang kaki lima hendaknya pihak PKL memiliki surat daftar usaha sebagai salah satu penguat hukwn atas keberadaan mereka. Dan hendaknya mereka juga mendirikan alat peraga sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Pemkot Surabaya. Serta menaruh alat peraga dagangannya tidak mengganggu dari fungsi jalan, dan juga hendaknya bagi mereka yang tidak memiliki izin dari pihak toko ataupun warga untuk segera pindah dan mengganti bila terjadi kerusakan pada barang I tempat tersebut, dan hendaknya warga dan pemilik toko serta PKL untuk berhubungan dengan lebih baik lagi.