Analisis Istinbath Hukum terhadap Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Nahdatul Ulama tentang Status Hukum MLM

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Chasanah, Kurnia (2010) Analisis Istinbath Hukum terhadap Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Nahdatul Ulama tentang Status Hukum MLM. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Kurnia Chasanah_C02206110.pdf
Download (7MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32297

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang berjudul " Analisis lstinbath Hukum Terbadap Fatwa MUI Bandung dan Keputusm Pen.gurus Wilayah Nahdlatul tnama' Jawa Timur Tentang Status Hukum MLM''. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang apa persamaan dan perbedaan Fatwa MUI Bandung dan Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur terkait dengan Status Hukum MLM? Guna menjawah pennasalahan di atas, penulis mengumpulkan dokumen dokumen terkait pennasalahan diantaranya adalah dokumen yang berupa Fatwa MUI Bandung dan Keputusan PW Nahdlatul Ulama', selanjutnya dokumen tersebut di analisis dengan menggunakan metode istinbath Hukum guna mencari persamanan dan perbedaan teori dan dasar ijtihat yang digunakan. Olah pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yaitu pertama-tama dikupas teori atau dasar ijtihat lembaga dan yang digunakan dalam menilai MLM. Selanjutnya teori dan atau dasar ijtihat tersebut telah di analisis menggunakan metode istinbath hukum guna rnencari persamaan dan perbedaan dalam menggaJi dasar hukum permasalahan MLM. Dengan menggunakan metode istinbath hukum, penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan faham antara Fatwa MUI Bandung dan PW NU dalam menetapkan stat us hukum MLM Pertama MUI Bandung menetapkan hukum MLM itu dihalalkan karena dalam system MLM tersebut mengandung prinsip-prinsip kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud diantaranya di dalam MLM terdapat usaha sating tolong menolong, kerjasama, tidak ada sistem bunga, tidak ada usaha yang saling merugikan diantara anggota. Sedangkan keputusan PW Nahdlatul Ulama' Jatim menetapkan hukum MLM diharamkan, hal tersebut juga mengacu pada basil raker MUI Jatim tanggal 23-24 Desember 2009. MLM diharamkan sebab dalam hisnis MLM tersebut cara yang digunakan untuk mencari member menggunakan system jaringan atau bertingkat yang banyak merugikan masyarakat bawah dan yang diuntungkan adalah pihak upJinenya. Seorang downJine harus bisa mencari member sebanyak-banyaknya agar bisa mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan basil kerjanya. Sejalan dengan kesimpunan diatas, maka kepada pihak yang bersangkutan hendaknya benar-benar mempertimbangkan dalam mengambil keput usannya sehingga t idak terjadi kekeliruan yang berakibat pada masyarakat. Bagi para ulama', tokoh masyarakat, dan pejabat desa sebaiknya memberikan penjelasan yang lebih kepada semua masyarakat akan dampak dari maraknya bisnis MLM sehingga dapat memilih dan memilah yanng baik untuk dirinya sendiri.