Analisis Yuridis terhadap diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui proses pengajuan ke pengadilan agama: studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mukaromah, Novia Sya'atin (2019) Analisis Yuridis terhadap diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui proses pengajuan ke pengadilan agama: studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Novia Sya'atin Mukaromah_C01215028.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Ke Pengadilan Agama yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya” ini adalah penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana kronologi diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui pengajuan ke Pengadilan Agama di KUA Kecamatan Sukolilo Surabaya dan analisis yuridis terhadap kronologi diterimanya pencegahan perkawinan oleh orang tua tanpa melalui pengajuan ke Pengadilan Agama di KUA Kecamatan Sukolilo Surabaya. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dan data penelitiannya dihimpun melalui wawancara lalu dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo ini berawal dari sepasang laki-laki dan perempuan yang hendak mendaftarkan perkawinannya. Setelah beberapa berkas persyaratan terpenuhi, perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena orang tua dari mempelai perempuan memberikan mandat kepada ketua RW untuk melakukan pencegahan perkawinan tanpa melalui proses pengajuan ke Pengadilan Agama. Jika dianalisis secara yuridis, pencegahan perkawinan oleh orang tua ini seharusnya diberitahukan ke pihak Pejabat Pegawai Nikah (PPN) dan diajukan di Pengadilan Agama sesuai yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan yang digunakan dalam pencegahan perkawinan yang diajukan di KUA Kecamatan Sukolilo ini juga tidak dibenarkan menurut pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberi saran kepada; pertama, kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) sebaiknya lebih mengerti serta menerapkan peraturan yang berlaku dan lebih menyelidiki permasalahan-permasalahan yang terjadi, serta mengaitkannya dengan peraturan yang berlaku; kedua, kepada orang tua yang ingin melakukan pencegahan perkawinan, sebaiknya lebih mempelajari dulu prosedur yang berlaku.