Analisis hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011 terhadap status pembiayaan dengan jaminan barang yang belum menjadi milik sah di Pegadaian Syariah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putri, Febriyani Kurnia (2019) Analisis hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011 terhadap status pembiayaan dengan jaminan barang yang belum menjadi milik sah di Pegadaian Syariah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Febriyani Kurnia Putri_C92215104.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 201 Terhadap Status Pembiayaan dengan Jaminan Barang yang Belum Menjadi Mili Sah di Pegadaian Syariah” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana mekanisme pembiayaan dengan jaminan barang yang belum menjadi milik sah di Pegadaian Syariah? dan Bagaimana analisis hukum Islam dan PP No. 51 Tahun 2011 terhadap status pembiayaan dengan jaminan barang yang belum menjadi milik sah di Pegadaian Syariah? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memperoleh data dari lapangan dan menggunakan data sekunder dari kajian terdahulu dan buku-buku yang digunakan untuk memperkuat analisis. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian di lapangan menyimpulkan bahwa, pertama Pegadaian Syariah memperbolehkan nasabah yang melakukan pembiayaan rahn namun status emas yang digadaikan belum menjadi milik sah sepenuhnya pihak nasabah. Kedua menurut ketentuan hukum Islam praktik tersebut tidak diperbolehkan karena adanya larangan akad berganda yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, selanjutnya menurut hukum positif sifat dari jaminan adalah wajib karena memiliki peran penting dalam pengikatan perjanjian akad. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pihak Pegadaian Syariah lebih mempertimbangkan lagi ketika ada nasabah yang akan mengadaikan emas padahal status dari jaminan yang akan digadaikan belum menjadi milik sah sepenuhnya dari pihak nasabah, karena hal tersebut bertentangan dengan larangan dalam hukum Islam.