Pilkada ulang dalam UU NO. 10 Tahun 2016 dalam perspektif Fiqh Siyasah: studi kasus Pilkada ulang di Kabupaten Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PHP.BUP-XVI/2018

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wally, Halima Nur (2019) Pilkada ulang dalam UU NO. 10 Tahun 2016 dalam perspektif Fiqh Siyasah: studi kasus Pilkada ulang di Kabupaten Sampang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PHP.BUP-XVI/2018. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Halima Wally_C05215033.pdf
Download (7MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang dan bagaimana analisis fiqih siya>sah terhadap meaknisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang. Untuk menjawab. Pertama Bagaimana mekanisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PHP.BUP-XVI/2018 ? Kedua Bagaimana Analisis Fiqh Siya>sah terhadap mekanisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PHP.BUP-XVI/2018 ? Terdapat jenis penelitian dalam skripsi penulis yaitu penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang ada di lapangan. Data penelitian dihimpun melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur. Yang mendapatkan berbagai data primer, skunder, dan data tersier yang berupa buku, undang-undang, jurnal, web, video dalam youtube. Selanjutnya di analisis dengan teknik deskriptif analisis dengan memaparkan sebagaimana adanya data yang didapatkan. menggunakana pemikiran deduktif yang berangkat dari variabel yang bersifat umum kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pilkada ulang di Kabupaten Sampang menurut undang-undang No. 10 tahun 2016 tidak dijelaskan secara rinci akan tetapi terdapat dasar hukum ialah perselisihan perolehan suara yang dapat di ajukan kepada Mahkamah konstitusi jika terdapat suattu hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam Fiqh Siya>sah tidak terdapat sejarah ketatanegaraan Islam dalam pengangkatan Imam atau kepala Negara untuk mekanisme pemilihan ulang dalam teori Islam, namun hakim memutuskan dalam hal mengacu pada kemaslahatan masyarakat dan tidak menimbulkan kemudharatan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sampang. Diharapkan dalam pemilihan kepala daerah untuk periode selanjutnya dapat lebih inten dalam pendataan agar tidak terdapatnya kesalahan dalam memasukan data. Agar terlaksana sesuai dengan peraturan undang-undang No 10 tahun 2016 di pemilihan kepala daerah selanjutnya.