Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tindak pidana perjudian Poker dan Togel online: studi Putusan Pengadilan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syihab, Muhammad Rusydi (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tindak pidana perjudian Poker dan Togel online: studi Putusan Pengadilan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Rusydi Syihab_C03215025.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Perjudian Poker dan Togel Online dalam Putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel online dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian poker dan toger online dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw. Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yakni dengan cara bedah putusan, dokumentasi, serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan permasalahan putusan tindak pidana perjudian poker dan togel online, yaitu berupa sember data primer dan sumber data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor:521/Pid.B/2018/PN Byw tentang tindak pidana perjudian poker dan togel online yang didasarkan pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yakni menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kedua, tindak pidana perjudian poker dan togel online termasuk dalam jarimah ta’zir karena hukumannya belum ditentukan oleh al-Qur’an dan hadis. Jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, putusan nomor 521/Pid.B/2018/PN Byw bertentangan dengan konsep hukum pidana Islam karena dalam ta’zir hukuman harus didasarkan pada sumber-sumber hukum diantaranya bersumber dari Undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, namun dalam penerapannya hakim telah melanggar asas lex specialis derogat legi generalis yang tertuang dalam pasal 63 ayat (2) KUHP. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada aparat penegak hukum diharapkan lebih mempertimbangkan asas hukum lex specialis derogat legi generalis di dalam merumuskan suatu tindak pidana perjudian, mana bentuk perjudian yang bersifat umum dan mana perjudian yang bersifat khusus. Serta kepada pemerintah diharapkan menutup/memblokir semua konten di internet yang memiliki muatan perjudian.