Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga studi putusan nomor: 399/pid.sus/2017/PN.Mjk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Lailiyah, Nur (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga studi putusan nomor: 399/pid.sus/2017/PN.Mjk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Lailiyah_C93215078.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Studi : Putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk)” adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam putusan nomor: 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari pengkajian putusan, dan kepustakaan. Data primer yang digunakan adalah putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah berdasarjan literature, buku-buku, jurnal yang mencakup objek pembahasan yakni tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian data yang diperoleh dan dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk. Pertama, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak didasarkan pada asas lex spesiali derogate lex generalis yakni ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum, dengan mengabaikan dakwaan penuntut umum kesatu yakni Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kedua, dalam hukum pidana Islam pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan merupakan bentuk hukuman ta’zir. Karena tindak kekerasan yang terjadi pada Putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk merupaka kekerasan yang menyebabkan luka-luka ringan. Dengan demikian, hukuman yang dikenakan dalam tindak pidana ini adalah ganti rugi yang ditetapkan oleh ulil amri. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada penegak hukum terutama hakim agar dalam menjatuhkan putusan lebih memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain seperti yang termuat dalam asas legalitas dan asas lex spesialis derogate lex generalis.