Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme Checks and Balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Savitri, Vivi Puspita (2019) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme Checks and Balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Vivi Puspita Savitri_C95215066.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian library research untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme checks and balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tinjauan fiqh siyasah terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme checks and balances pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menguraikan data-data mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam pascaamandemen UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian data-data tersebut dianalis dengan memperhatikan mekanisme checks and balances berserta tinjauan fiqh siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungs legislasi diperkuat dengan adanya penegasan kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang dan MK sebagai lembaga penguji undang-undang tersebut, fungsi anggaran DPR lebih kuat dibanding DPD. Adapun fungsi pengawasan dipertegas dengan adanya hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Fungsi DPR dalam mekanisme checks and balances merujuk pada prinsip al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar, dimana adanya saling mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kepada keburukan untuk kemaslahatan umat. Serupa dengan lembaga parlemen dalam al-sult}ah altashr’iyah (kekuasaan legislasi), fungsi DPR serupa dengan beberapa fungsi lembaga ahl al-h}all wa al-‘aqd sebagai lembaga pembuat undang-undang serta mengawasi kebijakan penguasa dan melakukan musyawarah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan apa yang diharapkan negara dalam memberikan kewenangan suatu lembaga negara sesuai dengan mekanisme checks and balances, terutama pada fungsi DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun yang patut diperhatikan ialah pelaksanaan dari fungsi DPR sendiri yang masih belum optimal dikarenakan banyaknya faktor, seperti kualitas sumber daya manusia serta kedudukan lembaga negara yang turut terlibat dalam pelaksanaan fungsi DPR ataupun fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi tersebut.