Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 terhadap pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khoiriyah, Barirotul (2019) Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 terhadap pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Barirotul Khoiriyah_C02215012.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya? Kedua, bagaimana analisis Hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 terhadap pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data, yaitu berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis, fakta mengenai praktik fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Terhadap pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Kemudian dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum mengenai fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 mengenai Implementasi Akad Musha>rakah Mutana>qishah. Kemudian ketentuan tersebut dapat disimpulkan ada tidaknya kesesuaian dalam praktik pembiayaan kredit pemilikan rumah yang dilakukan menurut hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/X/2013.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik pembiayaan kredit pemilikan rumah ini Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya terdapat penggabungan beberapa akad yaitu musha>rakah, ija>rah dan jual beli. Dalam praktiknya akad musha>rakah terjadi pada awal akad. Sedangkan sewa terjadi saat nasabah menyewa aset selama masa pembiayaan. Sedangkan akad jual beli terjadi pada waktu bank menjual porsi kepemilikannya secara bertahap kepada nasabah. Dalam analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI penerapannya belum sesuai, dalam akad ija>rah ditentukan berdasarkan persentase keuntungan yang dihitung berdasarkan besaran pembiayaan nasabah, ketentuan biaya ujrah ini tetap selama dua tahun, hingga pelaksanaan yang review ujrah yang ditetapkan oleh bank yaitu terjadi pada dua tahun sekali yang mana dapat menaikkan dan menurunkan besaran ujrah berdasarkan kondisi pasar ekonomi di Indonesia.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang terkait dalam Bank Syriah Bukopin disarankan dalam praktik pelaksanaan akad musha>rakah mutanaqishah pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah untuk lebih memaksimalkan penyesuaiannya berdasarkan Hukum Islam dan sesuai fatwa DSN MUI yang mengatur mengenai Implementasi akad Musharakah Mutanaqishah dan juga bank memberikan sosialisasi mengenai produk-produk syariah agar produk perbankan syariah lebih diminati oleh masyarakat.