Tinjauan Fikih Siyasah terhadap kewenangan jaksa dalam Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012: analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Medina, Lutfia Izza (2019) Tinjauan Fikih Siyasah terhadap kewenangan jaksa dalam Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012: analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lutfia Izza Medina_C05215017.pdf
Download (980kB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “ Tinjauan Fikih siyāsah Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor.11 Tahun 2012 (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XV/2017)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017, serta bagaimana Tinjauan fikih siyāsah terhadap Kewenangan Jaksa dalam Mengadili perkara anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dan pendekatan statute approach. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yag selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kewenangan jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XV/2017. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu fikihsiyāsah. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 68/PUU-XV/2017 menjadi lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jaksa tidak lagi dikenai takut dengan ancaman dijatuhi sanksi pidana atau kriminalisasi dalam menangani perkara anak. Selain itu jaksa dapat bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya dengan tidak mengabaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ditinjau dalam konteks fikihsiyāsah kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XV/2017 termasuk wewenang wilāyah al-maẓālim. Kedudukan wilāyah al-maẓālim dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia sama kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi.Wilāyah al-waẓālim adalah pengadilan yang berwenang memutus perkara yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugas telah merugikan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Jaksa terikat dengan Ancaman Pidana dalam Menangani perkara anak. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka untuk mengoptimalkan kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 tidak melakukan penahanan untuk proses penuntutan melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila hal tersebut dilakukan maka termasuk merampas kemerdekaan seseorang, yang bertentangan dengan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.