Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yulfianto, Achmad Maricha (2019) Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Text
Achmad Maricha Yulfianto_C05215002.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian study pustaka (library research). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan dan pemutus menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya data tersebut diolah dan di analisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu siyasah dusturiyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan ganda yaitu kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran pemilu. Hal ini terlalu berat karena akan merepotkan kinerja KPU dan para anggota Bawaslu juga bukan merupakan para hakim yang berpengaruh akan melaksanakan keputusannya. Kewenangan lembaga KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk dalam bidang siyasah tashri’iyah yaitu salah satu bagian dari siyasah dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwasannya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu: pertama, Bawaslu lebih adil mengawasi persoalan politik uang dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah; kedua, kewenangan Bawaslu dapat dipotimalkan untuk suatu hal yang positif demi terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia dengan damai berdasarkan asas pemilu dan diperlukan pula peran masyarakat untuk andil dalam kegiatan politik demi kemaslahatan umat di Indonesia.