Tugas dan Kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia menurut UU no. 2 tahun 2008 dan UU no. 10 tahun 2008 dalam perspektif fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Basriadi, Basriadi (2009) Tugas dan Kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia menurut UU no. 2 tahun 2008 dan UU no. 10 tahun 2008 dalam perspektif fiqh siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Basriadi_C03302062.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Tugas dan Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia Menurut UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 tahun 2008 dalam Perspektif Fiqh Siyasah ini, merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : bagaimanakah KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta Pemilu di Indonesia?, bagaimanakah prosedur dan teknis memverifikasi partai politik peserta Pemilu di Indonesia?, dan bagaimanakah sudut pandang Fiqh Siyasah dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia oleh KPU?.Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia sekaligus menganalisis mengenai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang sesuai dengan KPU dalam sejarah pemerintahan Islam yang ada pada masa nabi Muhammad dan al-Khulafaurrasyidin, yang menjadi referensi umat Islam untuk mendirikan negara Islam atau khlifah Islamiyah pada saat ini. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks baik berupa buku-buku, UU tentang Pemilu dan peraturan KPU. Dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu di Indonesia dan verifikasi terhadap calon presiden dan wakil presiden tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan fiqh siyasah bahwa untuk mengetahui orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin harus ada proses seleksi atau verifikasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang indefendent. Islam juga mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan keputusan bersama selain itu ajaran tentang keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial dan latarbelakang seseorang. Dari hasil penelitian penulis diketahui juga bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan verifikasi terhadap calon presiden dan wakil presiden, di dalam pemerintahan Islam tugas dan kewenangan tersebut dijalankan oleh lembaga Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd yang ada pada masa Al-khulafaurrasyidin khususnya pada masa Umar bin Khatab. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para akademisi dan intektual Islam untuk memperbanyak kajian dan diskusi mengenai sejarah politik Islam untuk mengetahui tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang ada pada masa pemerintahan umat Islam untuk dikomparasikan dengan lembaga-lembaga negara yang ada pada era modern ini yang nantinya untuk memperkaya khazahah keilmuan umat Islam.