Analisis Fiqh Siyasah terhadap tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Bustomi, Imam (2019) Analisis Fiqh Siyasah terhadap tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Imam Bustomi_C05215014.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikot” ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana analisis tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016. 2) Bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap tugas dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, Pertama, engumpulan data, yang terdiri dari (wawancara dan dokumentasi), langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewewenangnya, Panwaslu Kabupaten Sampang sudah melakukan upaya untuk mematuhi aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Realitanya dalam tahap proses penanganan laporan dugaan kecurangan Panwas kurang cepat dan tanggap. Tindakan itulah yang memancing keresahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan rasa ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga Panwas. Tindakan yang dilakukan Panwaslu Kab. Sampang dalam merespon laporan dugaan pelanggaran, tidak mencerminkan mikanisme pengawasan yang telah diatur dalam Fikih Siya>sah yang menekankan pada terciptanya keadilan dan mencegah kemunkaran (kecurangan). Tidankan yang menunda untuk memproses dugaan pelanggaran juga tidak mencerminkan kaidah fikih, untuk mendahulukan perkara yang berpotensi menghasilkan kerusakan daripada mencapai kemaslahatan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang agar dalam menjalankan proses pengawasan dalam Pemilukada untuk senantiasa pro aktif terhadap segala laporan yang di sampaikan oleh semua tim paslon. Harapannya supaya terjadi proses pemilihan yang maksimal sesuai aturan yang berlaku dan terciptanya Pemilihan yang Bersih dan Adil.