Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku utama tindak pidana Ilegal Logging: studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hepasari, Adriane Nur (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku utama tindak pidana Ilegal Logging: studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Adriane Nur Hepasari_C03215005.pdf
Download (9MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Utama Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn) adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pelaku utama tindak Pidana Illegal Logging, serta bagaimana analisis hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pelaku utama Tindak Pidana Illegal Logging. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi data yang lebih khusus yaitu dalam putusan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 175/Pid.B/LH//2018/PN.Bjn setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 500.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Seharusnya hukuman yang diberikan yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan denda sesuai dengan kerugian yang dialami perhutani agar tetap tidak menghilangkan suatu tujuan dibuatnya suatu aturan perundang-undangan. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon, hukuman bagi pelaku adalah hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni hukuman penjara terbatas yang lamanya tidak boleh melebihi hukuman had yaitu selama satu tahun dan hukuman takzir yang berkaitan dengan harta yakni Al-Tamlik (ganti rugi/denda) yang jumlahnya senilai kerugian yang dialami perhutani yaitu Rp 374.145,-. Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan dapat membuat masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan dan ekosistem hutan, supaya hutan tetap lestari untuk kehidupan yang akan datang. Kedua, untuk aparat penegak hukum terutama hakim, diharap mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku utama tindak pidana Illegal Logging agar terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.