Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nisa', Siti Rifatun (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siti Rifatun Nisa'_C03215033.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidan Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin” ini adalah hasil penelitihan kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusan Nomor: 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin, (2) bagaimana tinjauan hukum pidan Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin Penulis mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (library research) data yang diperlukan dalam penelitihan ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Pidana Islam. Penelitihan ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 776/pid.b/LH/2017/PN Bpp tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yaitu hakim menghukum kepada masing-masing terdakwa I dan II dengan pidana penjara saja mengingat hal memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan negara telah terbukti melakukan tindak pidana Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin. Hakim menghukum kedua terdakwa dengan mengedepankan asas kepastian hukum yaitu Pasal 12 huruf e Jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun dalam praktik penjatuhan sanksinya hakim tidak memberikan denda. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dengan terdakwa Muhammad Yasin dan Baharuddin yang diputus oleh hakim dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, merupakan tindakan perusakan lingkungan yang hukumanya adalah jarimah ta’zir adalah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada uli al-amr (penguasa) sesuai bidangnya. Sejalan dengan kesimpulan diatas semoga dengan adanya kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua agar senantiasa menjaga lingkungan dengan tidak melakukan tindak pidana yang akan merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Dan di harapkan begi semua aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku serta dapat membuatnya jera agar tidak terulang kembali kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.