Penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai Wali Hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya: analisis Yuridis dan Hukum Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Karisma, Emilda Putri (2019) Penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai Wali Hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya: analisis Yuridis dan Hukum Islam. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL.

Text
Emilda Putri Karisma_C91215050.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yangberjudul “Penunjukan Kepala KUA Terhadap Pejabat Lain Sebagai Wali Hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya (Analisis Yuridis dan Hukum Islam)”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan atau kualitatif, yang bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu, bagaimana pelaksanaan mekanisme penunjukan kepala KUA (Kantor Urusan Agama) terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya? dan rumusan masalah yang kedua yaitu, bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan mekanisme penunjukan kepala KUA terhadap pejabat lain sebagai wali hakim di KUA Gubeng Kota Surabaya?. Data penelitian ini di kumpulkan melalui studi lapangan dan kajian pustaka, kemudian dari data yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan metode induktif, yaitu menjelaskan dari yang khusus ke umum. Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yaitu menjelaskan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan ketentuan mengenai penunjukan wali hakim yang ada di Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang wali hakim. Penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan mengenai penunjukan pejabat lain sebagai wali hakim oleh kepala KUA Gubeng Kota Surabaya tidak adanya surat resmi dari Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan penunjukan pejabat lain sebagai wali hakim oleh Kepala KUA Gubeng Kota Surabaya tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim. Dengan adanya penunjukan pejabat lain sebagai wali hakim oleh kepala KUA Gubeng yang tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri No.30 tahun 2005 tentang wali hakim, hendaknya pihak KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hendaknya masyarakat khususnya masyarakat, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya juga harus memahami, mengerti dan mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan.