Tinjauan fiqh siyasah terhadap larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ichwan, Grahita Lavina (2019) Tinjauan fiqh siyasah terhadap larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Grahita Lavina Ichwan_C95215083.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Keterlibatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana larangan keterlibatan anggota TNI menjadi anggota partai politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap larangan keterlibatan anggota TNI menjadi anggota partai politik.Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumen (documentary study) yakni mengumpulkan bahan melalui buku-buku dan buku-buku fiqh, koran, majalah, makalah, serta bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari pandangan fiqh siyasah dengan pola pikir deduktif yaitu dengan meletakkan norma fiqh siyasah , siyasah dusturiyah, sultah tanfidhiyah sebagai rujukan dalam menilai mengenai larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pembatasan anggota TNI untuk menjadi anggota Partai Politik yaitu mewajibkan anggota TNI bersikap netral dalam kehidupan politik. Hal ini diatur untuk menjaga eksistensi TNI sebagai aparatur pertahanan dan keamanan. Larangan keterlibatan anggota TNI menjadi anggota Partai Politik tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Dalam fiqh siyasah , larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota Partai Politik sesuai dengan konsep sultah tanfidhiyah atau lembaga yang bertugas menjalankan peraturan, karena al-jaysh (pasukan tentara) dilarang oleh amir al-jihad (panglima perang) untuk terlibat dalam urusan bisnis atau hal lain di luar perang. Hal ini diatur agar tidak mempengaruhi soliditas dan komitmen pasukan pada tugas utama yang diemban yaitu sebagai pertahanan negara.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan anggota Tentara Nasional Indonesia hendaknya tetap selalu menjaga fungsinya sebagai alat pertahanan meskipun adanya larangan untuk menjadi anggota Partai Politik sesuai dengan konsep sultah tanfidhiyah atau lembaga yang bertugas menjalankan Undang-Undang.