Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kusuma, Mochammad Tommy (2019) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mochammad Tommy Kusuma_C05215023.pdf
Download (886kB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Partai Politik” untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan No. 65/P/HUM/2018 membatalkan ketentuan Pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 karena bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011. Dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Pemberlakuan PKPU No. 26 Tahun 2018 atas turunan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD RI tidak bisa diberlakukan surut ke belakang sesuai dengan asas hukum non retroactive. Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik tersebut sesuai dengan fiqh siyasah karena kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berupa memutus sengketa peraturan perundang-undangan sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh al-mahkamah al-dusturiyah al-‘ulya yang juga bertugas memutus sengketa peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwasannya Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 yang membatalkan Pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 seyogyanya dilaksanakan oleh KPU sebagai lembaga negara yang taat hukum. Untuk meminimalisir terjadinya ketidaksinkronan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung, pemerintah pusat selaku pemegang kekuasaan negara seharusnya melakukan reformasi sistem hukum di Indonesia supaya terjadi konsistensi dan sinkronisasi putusan dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.