Analisis Fiqh Siyasah terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Naim, Muhammad Asyrofun (2019) Analisis Fiqh Siyasah terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Asyrofun Naim_C05215024.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) yang berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik", yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Menurut Peraturan daerah Gresik dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Data penelitian dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, masyarakat dan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis mengunakan deskriptif analisis dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dilakukan dengan cara mediasi karena belum diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik. Dalam hal ini panitia pemilihan kepala desa yang bertugas sebagai mediator untuk menjembatani para pihak yang berselisih yakni calon kepala desa untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah mufakat. Penyelesaian segketa Kepala Desa lowayu tersebut sesuai dengan siya>sah dustu>ri>yah karena dalam konsep Al-Shura>> ketika terjadi sebuah perselisihan maka harus diselesaikan dengan musyawarah sebagaimana yang diatur pada surat Ali-Imran ayat 159 yang berisi perintah untuk bermusyawarah ketika terjadi suatu perselisihan. Panitia hendaknya lebih memperketat pemilihan kepala desa lagi agar tidak terjadi perselisihan dan ketika terjadi perselisihan harus berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Gresik yang baru yakni Peraturan Daerah Kabupaten Gresik. Selain itu, panitia seharusnya membuat sebuah tim khusus yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan dari awal sampai selesai, yang beranggotakan masyarakat desa dan dipastikan tidak ada hubungan kekerabatan.