Analisis yuridis terhadap batas usia perkawinan pada anak dalam peraturan Bupati Kulonprogo nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Najib, Mohammad Ainun (2019) Analisis yuridis terhadap batas usia perkawinan pada anak dalam peraturan Bupati Kulonprogo nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mohammad Ainun Najib_C91215067.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”. Ini merupakan hasil penelitian pustaka guna menjawab pertanyaan; 1) Bagaimanakah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 mengatur mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak ?, dan 2) Bagaimanakah Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak ditinjau dari peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku ?. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, kajian teks (text reading), dan wawancara kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, skripsi ini merupakan penelitian analisis Yuridis dengan pendekatan Undang-Undang dan dihubungkan dengan Peraturan terkait, dalam hal ini mencari tahu kesesuaiannya PerBup Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 dengan ketentuan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam skripsi ini memuat dua hasil penelitian. Pertama, bahwa upaya pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 adalah dengan cara edukatif atau memberi pemahaman tentang kerugian pernikahan pada usia anak dan memaksimalkan peran masyarakat dalam melaksanakan pengaduan yang akan ditindak lanjuti oleh beberapa lembaga yang terkait. Kedua, bahwa Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tidak dapat diperbandingkan dengan UUP dan KHI sebab Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 ini merupakan aturan pendelegasian dari aturan yang berada di atasnya sehingga aturan-aturan yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 tidak memiliki implikasi hukum dan hanya bersifat sebagai imbauan pencegahan saja. Sehingga Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 memberikan pengaturan yang berimplikasi pada sosiologis sedangkan pengaturan KHI dan UUP memberikan implikasi yuridis bagi masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita dari adanya Peraturan Bupati ini maka perlu adanya sosialisasi yang lebih dan dilakukan secara terus menerus untuk mencapai hasil yang lebih baik, karena sebagus apapun cita-cita yang ingin dicapai jika program yang dibuat masih banyak masyarakat yang tidak tau maka akan sia-sia. Serta perlu adanya kesadaran pribadi pada masyarakatnya.