Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Pembebanan Biaya Administrasi atas Pembiayaan Qard al Hasan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ainimmahya, Rahma (2019) Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Pembebanan Biaya Administrasi atas Pembiayaan Qard al Hasan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rahma Ainimmahya_C92215127.pdf
Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Pembebanan Biaya Administrasi atas Pembiayaan Qard al Hasan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo” merupakan penelitian yang dilakukan di BMT An-Nur Rewwin Jalan Cendrawasih Nomor 27 Rewwin Waru Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 1. Bagaimana praktik pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan q a rd } al - h} asan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo? 2.Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik pembebanan biaya administrasi atas pembiayaan qard al hasan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo? Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1. Qard al Hasan diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam jangka waktu pendek, pembiayaan ini hanya dikeluarkan selama satu tahun sekali bagi yang membutuhkan. 2. Penetapan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dibedakan sesuai jumlah nominal pembiayaan yang dilakukan seperti yang sudah tertera dalam tabel ketentuan BMT. Administrasi pada akad qard al hasan yang dibedakan berdasarkan nominal hutangnya digunakan untuk biaya kertas materai, dan survei. Praktik pembebanan biaya administrasi yang dilakukan di BMT An-Nur Rewwin sudah sesuai berdasarkan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pembiayaan qard al hasan juga sudah sesuai dengan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang pembebanan biaya administrasi pada akad qard al hasan. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, penulis menyarankan 1. Sebaiknya pihak BMT menjelaskan kepada nasabah tentang rincian perbedaan biaya administrasi pada akad qard al hasan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. 2. Seharusnya biaya administrasi tidak dibedakan berdasarkan nominal hutangnya karena tidak sesuai dengan UU OJK Nomor 37/ SEOJK.03/ 2015 mengenai produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 4 tentang karakteristik akad qard al hasan .