Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Kambing Di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulidiyah, Ikhda (2019) Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Kambing Di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ikhda Maulidiyah_C72214081.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek kerjasama dalam usaha ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam usaha ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad musha>rakah untuk menganalisis fakta empiris tentang kerjasama bagi hasil dalam usaha ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: praktek kerjasama bagi hasil dalam usaha ternak kambing di Desa Sedagaran merupakan perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan dengan akad musharakah yakni shirkah al-‘inan. Di mana melibatkan tiga orang yang berserikat dan tiap orang berkontribusi dalam penanam modal meskipun dengan jumlah/bentuk yang tidak sama. Keuntungan dalam kerjasama bagi hasil ini telah di tentukan akan dibagi bersama dengan para pihak yang berserikat namun tidak diketahui berapa proporsi yang di peroleh oleh tiap orang. Kedua: praktek akad kerjasama bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya akad musharakah dikarenakan adanya penentuan keuntungan yang tidak diketahui pasti berapa proporsinya, sehingga terdapat unsur ketidakpastian pada keuntungan yang di dapat oleh salah satu pihak. Akan tetapi tetap sah dilakukan karena terdapat unsur tolong menolong dan demi kemaslahatan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi kedua belah pihak diharapkan dapat melakukan perjanjian secara tertulis dengan hitam diatas putih. Serta untuk pembagian keuntungan hendaknya disepakati diawal perjanjian mengenai proporsi keuntungan yang didapat oleh setiap pihak yang berserikat. Karena dikhawatirkan jika sistem seperti ini diteruskan maka akan menyebabkan kerugian pada pihak yang lain.