Tinjauan Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Jual Beli Air Sungai Dengan Sistem Dim Di Dusun Pokak Srirande Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nuzulah, Fitriatin (2019) Tinjauan Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Jual Beli Air Sungai Dengan Sistem Dim Di Dusun Pokak Srirande Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fitriatin Nuzulah_C72214077.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul: Tinjauan Hukum Islam dan Yuridis terhadap Jual Beli Air Sungai dengan sistem Dim di Dusun Pokak, Srirande, Lamongan. Di dalamnya membahas mengenai mekanisme dan hubungan Hukum Islam yang termasuk dalil-dalil Al-Quran dan hubungan dengan peraturan Yuridis dalam PP No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah diantaranya, (1)Bagaimana praktek Jual beli air sungai dengan sistem dim di Dusun Pokak, Srirande, Lamongan? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Yuridis tentang Jual beli air sungai dengan sistem dim di Dusun Pokak, Srirande, Lamongan. Penulis menggunakan pola pikir deduktif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data mengambil obyek secara langsung dari lapangan dengan observasi, interview, serta menganalisis dengan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Petani merasa terbantu karena adanya jual beli air sungai ini karena panen ikan akan terus berlanjut dan tidak akan khawatir gagal panen setiap tahunnya. (2) Dilihat dari PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Pasal 3 Ayat (2) ada kaitannya dengan fungsi sungai yang berkelanjutan, sehingga hal ini masih diperbolehkan karena banyaknya dampak positif yang timbul. Dari kesimpulan diatas maka diharapkan kepada para pihak yakni: Pertama, kepada pembeli diharapkan lebih berfikiran bahwa jual beli air sungai ini merupakan jual beli jasa yang pembayarannya dilakukan untuk membayar penjaga penjaga pintu air sehingga uang hasil penjualan tidak semata-mata untuk kepentingan keuntungan pribadi tanpa ada timbal balik dari penjual. Kedua, kepada penjual diharapkan memiliki catatan secara terperinci tentang besaran tarif jual beli air secara jelas yang dating dari musyawarah bersama melibatkan pemerintah desa dan hasil dari penjualan air tersebut juga diharap dapat masuk di kas desa sebagai pemasukan desa. Ketiga, bagi pemerintah desa, diharapkan ada suatu peraturan desa yang mengatur besaran tarif jual beli air sungai tersebut sehingga setiap tahunnya harga air bisa tetap standart dan tidak ada kenaikan yang drastis akibat tidak adanya peraturan desa yang mengatur.